BEKASI PEBAYURAN – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Christin Novalia Simanjuntak, S.H., M.Kn., menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2026 di Kampung Teko, Desa Kertajaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat, aparatur pemerintahan desa, serta masyarakat dalam mengawal jalannya penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Suasana kegiatan berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan enam ranting PDI Perjuangan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Karang Taruna, serta aparatur Desa Kertajaya.
Kehadiran berbagai elemen tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bekasi.
Christin Novalia Simanjuntak mengatakan, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berada pada koridor aturan serta memperhatikan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan warga, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat komunikasi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi yang berkembang, serta mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Christin Novalia Simanjuntak menegaskan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, masukan dan aspirasi warga perlu menjadi perhatian dalam proses evaluasi maupun perumusan kebijakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Pemerintahan yang baik membutuhkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Kami berharap komunikasi seperti ini terus terjalin sehingga berbagai aspirasi warga dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan pengawasan di Kampung Teko tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Melalui kegiatan ini, masyarakat juga diharapkan semakin memahami pentingnya peran serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan kebutuhan dan harapan warga.
(Ling)
0 Komentar